Hal tersebut disampaikan dalam acara workshop penguatan nilai-nilai keaswajaan dan ke-NU-an. Dijelaskan, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Nahdlatu Ulama (ADNU) Pasal 8 ayat 2 yang berisi Tujuan:
Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah waljamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.
"Hal tersebut mengacu kepada Hadits yang menerangkan sejarah perjanjian Hudaibiyah, di mana saat Nabi Muhammad sedang membuat perjanjian dan menyuruh Sayidina Ali untuk menulis perjanjian tersebut," paparnya.
Alasan NU Sangat menerima Pancasila Sebagai Asas
Dikatakan, Sayidina Ali menulis surat perjanjian antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan Bani Quraish, namun diprotes oleh kaum Quraish agar tidak menggunakan kata Rasulullah dan harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Nabi pun menerima karena melihat kemaslahatan bagi umat.
"Karena dengan dihapuskannya kata Rasulullah dalam surat perjanjian itu, lantas tidak akan merubah status nabi itu sendiri sebagai rasul di hadapan umat maupun di hadapan Allah SWT," tegasnya.
Dari sejarah itu, ulama NU dengan keilmuan dan tujuan yang lebih besar (kemaslahatan), akhirnya rela merubah redaksi piagam Jakarta pertama yang berisi "Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja", menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Karena dengan merubah redaksi tersebut lantas tidak akan membuat kaum muslim Indonesia untuk tidak bisa menjalankan syariat islam. Bandingkan dengan yang sekarang terjadi di Timur Tengah yang mayoritas menerapkan hukum syariat.
"Wajar jika NU menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan NKRI, karena kecintaan kita terhadap tanah air sudah dicontohkan sejak zaman nabi Ibrahim AS dan banyak dalil dalam Al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa:
"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian," ujarnya.
NU Menegaskan Hubungan Pancasila dengan Islam
Dengan sederhana, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan asas kaum beragama di Indonesia dalam merajut kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dari sini prinsip agama tidak bisa dilepaskan dari substansi yang terkandung dalam Pancasila. Namun, jika ada kelompok-kelompok kecil Islam yang menolak Pancasila, maka itu bukan karena agama dasar mereka, tetapi mereka hendak menjadikan Islam sebagai ideologi politik untuk meraih kekuasaan.
Berikut lima poin deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam yang dirumuskan sejumlah kiai pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo:
Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam
- Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesi bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
- Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.
- Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
- Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.